Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sebanyak 1.910 mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik untuk membantu proses verifikasi dan validasi data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kudus.
Mahasiswa Kawal Bantuan Rumah Layak Huni
Para mahasiswa diterjunkan langsung ke lapangan untuk mencocokkan data penerima program RTLH, agar bantuan tepat sasaran.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mewujudkan satu keluarga memiliki satu rumah layak huni.
"Saya minta mahasiswa tidak sekadar checklist, tapi juga wawancara dan dokumentasikan dengan foto. Dari situ kita bisa tahu apakah ada kemiskinan ekstrem. Jika rumahnya sudah kita bantu, tapi anaknya belum sekolah atau belum bekerja, maka akan kita intervensi lewat program pendidikan atau bantuan sosial lainnya", ungkapnya.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan karena mereka memiliki energi, kreativitas, dan ketulusan.
Ia bahkan menyebut para mahasiswa sebagai "KPK RTLH" yang bertugas mengawal program bantuan agar benar-benar memberi efek nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Fokus KKN di 132 Desa, Prioritaskan Data RTLH
Rektor UMK, Darsono, menjelaskan bahwa program KKN tematik kali ini dilakukan di 132 desa/kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.
Fokus utama KKN tahun ini adalah pendataan RTLH yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.
" Kami selalu menyesuaikan tema KKN dengan kebutuhan masyarakat. Jika tahun lalu kita fokuskan ke program pencegahan stunting, tahun ini fokusnya RTLH karena memang itu yang saat ini menjadi perhatian utama dari pemerintah provinsi", ujarnya.
Diketahui, di Jawa Tengah masih terdapat 1.023.000 rumah tidak layak huni dari total kebutuhan backlog perumahan sebesar 1.332.000 unit.
Di Kabupaten Kudus, Pemprov Jateng berencana membangun 182 unit rumah layak huni, yang bisa meningkat hingga 254 unit, tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan mahasiswa di lapangan.
Mahasiswa juga diminta tidak hanya melakukan pendataan, tapi juga observasi sosial terhadap calon penerima bantuan, seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan anak, penghasilan, kepemilikan jamban, dan kondisi sanitasi dasar.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Jateng dengan 44 rektor perguruan tinggi, termasuk Universitas Muria Kudus.
- Penulis :
- Arian Mesa
