Pantau - Pemerintah Indonesia menyatakan tengah memantau dengan seksama konflik bersenjata yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, dengan fokus utama memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan seluruh WNI berada dalam kondisi aman dan terpantau.
“Kami sebisa mungkin menghindari untuk menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya”, ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (25/7/2025).
Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk:
- Pemantauan langsung terhadap situasi di lapangan
- Pembukaan saluran komunikasi dengan WNI
- Penyampaian informasi penting terkait keamanan
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya”, tambah Prasetyo.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh langkah mitigasi disiapkan secara matang dan terkoordinasi.
Khawatir Eskalasi Berdampak Global
Pemerintah berharap konflik tidak semakin meningkat karena eskalasi militer bisa berdampak secara global, termasuk ke Indonesia.
“Tentunya, kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita”, ujar Prasetyo.
Bentrokan Memanas di Perbatasan Sengketa
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memuncak akibat bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Kamis, 24 Juli 2025, yang menewaskan belasan orang dari kedua belah pihak.
Sebagai respons, Thailand menutup akses perbatasan, sementara Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dan menuduh Thailand menggunakan kekuatan berlebihan.
Konflik ini berakar dari sengketa atas Kuil Preah Vihear yang telah berlangsung sejak Juni 2008, tepatnya di perbatasan antara distrik Kantharalak (Thailand) dan Choam Khsant (Kamboja).
Thailand berpendapat bahwa proses demarkasi wilayah luar kuil tersebut belum sepenuhnya diselesaikan, yang memicu klaim tumpang tindih di kawasan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
