Pantau - Komisi X DPR RI menyoroti serius kondisi pendidikan di Jawa Tengah, setelah merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sejumlah masalah mendasar, termasuk tingginya angka pengangguran dari lulusan sekolah vokasi serta masih banyaknya anak yang tidak bersekolah.
DPR: Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Tertinggi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, mengungkapkan bahwa berbagai masukan dari pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Tengah menunjukkan banyak hambatan yang masih dihadapi di sektor ini.
"Masukan dari para pemangku kepentingan, bahwa banyak hambatan yang dihadapi di bidang pendidikan", ungkapnya.
Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Data BPS Jawa Tengah mencatat tingkat pengangguran dari lulusan SMK mencapai 6,83 persen, menjadikannya yang tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya.
Menurut Himmatul, penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan industri saat ini.
"Lulusan SMK saat masuk di dunia industri ternyata tidak seperti yang dipraktekkan di sekolah", ia mengungkapkan.
Ia mendorong adanya pembaruan infrastruktur pendidikan yang lebih relevan dengan dunia kerja agar lulusan SMK siap bersaing sesuai keahliannya.
500 Ribu Anak Tidak Sekolah, Akses dan Kualitas Perlu Diperluas
Selain persoalan pengangguran, BPS juga mencatat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah baru mencapai 8,47 tahun.
Pelaksana Tugas Sekretaris Utama BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,22 tahun, yang setara dengan pendidikan siswa kelas 3 SMP.
"Penduduk Jawa Tengah yang berusia di atas 15 tahun menempuh pendidikan rata-rata selama 8,47 tahun", jelasnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, turut mengungkapkan kompleksitas tantangan pendidikan di daerahnya.
"Ada sekitar 500 ribu anak yang tidak sekolah", katanya.
Menurut Taj Yasin, sebagian besar anak-anak yang tidak sekolah berasal dari lulusan SD hingga SMA.
Ia menegaskan perlunya perluasan akses pendidikan, peningkatan kualifikasi guru, serta penerapan kebijakan afirmatif yang lebih tepat sasaran guna mengatasi ketimpangan pendidikan di Jawa Tengah.
- Penulis :
- Shila Glorya
