Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti proses pembebasan lahan dalam proyek pembangunan jalan tol yang masih menimbulkan keluhan dari masyarakat, terutama terkait pembayaran yang belum sesuai ekspektasi warga terdampak.
“Kalau kita dengar tadi laporan dari salah satu wakil bupati, masyarakat belum menerima pembayaran sesuai ekspektasi mereka. Ini berarti negosiasinya belum berjalan dengan baik,” ujar Ridwan usai meninjau progres proyek jalan tol di Jawa Tengah, Jumat, 25 Juli 2025.
DPR Minta Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Ridwan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pembebasan lahan, melibatkan berbagai pihak seperti:
- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
- Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
- Direktorat Jenderal Bina Marga
- Kementerian ATR/BPN
- Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten
Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi antar-lembaga tersebut harus berjalan kuat agar proses pembebasan lahan bisa berlangsung adil dan transparan.
“Jangan sampai pembangunan jalan tol yang tujuannya mempercepat konektivitas dan pelayanan publik malah menyengsarakan rakyat. Ini tidak boleh terjadi. Harus sama-sama untung: rakyat untung, pengusaha untung, pemerintah pun untung,” tegasnya.
Komisi V Tegaskan Komitmen Kawal Kepentingan Rakyat
Ridwan juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus senantiasa memperhatikan aspek sosial dan keadilan bagi warga terdampak.
“Tujuan kita membangun jalan tol adalah untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tapi kalau prosesnya merugikan warga, artinya ada yang keliru dan harus dibenahi,” lanjutnya.
Komisi V DPR RI, menurut Ridwan, berkomitmen untuk terus mengawal proses pembebasan lahan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan semua elemen dapat memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
