Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatukan visi dan langkah untuk membangun ekosistem tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi.
Sinergi ini bertujuan mempermudah proses bekerja di luar negeri agar menjadi lebih cepat, murah, dan terjamin bagi para calon PMI.
Komitmen Bersama Ciptakan Tata Kelola Terpadu
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran di Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh terhadap perlindungan PMI.
"Kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi demi mewujudkan cita-cita besar bagi para pekerja migran Indonesia, berangkat dengan terhormat, bekerja dengan aman, dan pulang dengan sejahtera", ungkapnya saat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno di Kantor Kemlu, Jakarta.
Leontinus menegaskan bahwa pelindungan PMI tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memandang bahwa pelindungan PMI tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus ada sebuah orkestrasi kebijakan yang solid dari hulu hingga hilir, dan Kementerian Luar Negeri beserta seluruh perwakilan RI di luar negeri adalah mitra strategis kami yang paling utama di garda terdepan", ia mengungkapkan.
Menurutnya, kerja sama antara kementerian/lembaga dalam negeri dan perwakilan luar negeri adalah kunci untuk memastikan setiap WNI di luar negeri memperoleh hak dan perlindungan maksimal.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sosialisasi skema perekrutan, persiapan, dan penyaluran yang sah untuk mencegah calon PMI menjadi korban kejahatan.
Diplomasi dan Kolaborasi untuk Perlindungan PMI Global
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa Kemlu siap meningkatkan kerja sama demi perlindungan WNI di luar negeri.
"Kemenlu menyambut hangat dan mendukung penuh gagasan sinergi ini. Ini sejalan dengan prioritas diplomasi Indonesia, yaitu pelindungan WNI. Tantangan di lapangan sangat dinamis dan dengan adanya standardisasi tata kelola yang terintegrasi, kami yakin para diplomat kita di seluruh dunia dapat memberikan pelayanan dan pelindungan yang lebih efektif dan efisien", ujarnya.
Kemlu juga berkomitmen mendukung diplomasi antar-pemerintah (government to government/G to G) untuk memperluas peluang kerja bagi Specific Skilled Worker (SSW) di negara seperti Jepang, Jerman, dan kawasan Uni Eropa.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati kerangka kerja kolaboratif untuk mengawal PMI secara komprehensif mulai dari fase persiapan, penempatan, hingga purna penempatan.
Sinergi akan dimulai sejak tahap awal, melalui kegiatan job fair dan job canvassing untuk memperluas kesempatan kerja yang terarah.
Tahap pra-penempatan akan difokuskan pada pembekalan calon PMI melalui pelatihan vokasi dan bahasa yang terstandardisasi.
Pemerintah juga mendorong agar calon PMI memperoleh biaya penempatan rendah dan akses pembiayaan mudah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada masa penempatan di luar negeri, pemerintah akan memastikan keselamatan dan produktivitas PMI melalui program literasi keuangan dan jaminan kesehatan yang efektif.
Fase purna penempatan akan memperkuat ekosistem reintegrasi agar PMI dapat terhubung dengan program inkubasi bisnis, UMKM, serta memberdayakan kampung migran di daerah asal mereka.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Tria Dianti
