Pantau - Lembaga kajian Artificial Intelligence Implementation Initiative (AI3) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas kesiapan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi di seluruh jajaran pemerintahan.
Pendiri AI3, Sony Subrata, menyatakan bahwa AI merupakan teknologi baru yang sangat transformatif untuk seluruh aspek organisasi dan dapat mendorong peningkatan layanan publik secara menyeluruh.
"Kami yakin, penerapan AI di Jakarta akan meningkatkan produktivitas seluruh staf di kantor Pemprov," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa penerapan AI akan meningkatkan efisiensi organisasi secara keseluruhan serta mampu memunculkan berbagai gagasan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen Jakarta dan Dampaknya bagi Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyampaikan komitmen Pemprov dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan AI.
Menurutnya, AI bukan hanya teknologi canggih, tetapi juga alat yang dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat jika digunakan secara tepat guna.
"Jakarta harus siap menjadi kota yang tidak hanya cepat beradaptasi dengan AI, tetapi juga menjadikan AI sebagai penggerak utama kesejahteraan," ia mengungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penyusunan Roadmap Implementasi Artificial Intelligence di Jakarta" pada Kamis, 24 Juli 2025.
Sony Subrata menilai bahwa komitmen Gubernur Jakarta bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya di Indonesia dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Ia menambahkan bahwa kegiatan FGD tersebut dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam penyusunan roadmap AI Jakarta yang inklusif dan berdampak langsung bagi warga, aparatur sipil negara (ASN), dan pelaku usaha.
Kolaborasi Nasional dan Tantangan Etika
Sony juga menyoroti bahwa potensi penerapan dan manfaat AI di lembaga pemerintah pusat maupun daerah sangat luar biasa.
Ia mengungkapkan, "RI bersama Inggris kaji adopsi AI untuk susun arah kebijakan nasional."
Namun demikian, dalam diskusi terpisah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) mengingatkan bahwa penerapan AI tanpa pendekatan etika dan kritis justru dapat memperkuat bias dalam sistem pemerintahan.
- Penulis :
- Shila Glorya
