PDIP Tegaskan Dukung Pemerintah dari Luar Kabinet, Siap Jadi Mitra Strategis dan Sparring Partner

Pantau - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa PDI Perjuangan akan mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus sparring partner pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan global yang semakin kompleks.

PDIP Siap Dukung Kebijakan yang Tepat, Tawarkan Solusi Jika Perlu

Said menegaskan bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintah bersifat konstruktif, dengan tetap menjaga independensi politik.

"Jika kebijakan pemerintah dinilai benar, maka PDIP akan mendukung dan menjalankan program tersebut," ujarnya.

Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah dianggap kurang tepat, PDIP akan memberikan solusi alternatif terbaik.

Ia juga menambahkan bahwa sikap resmi politik PDIP akan disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.

"Sikap politik partai baru disampaikan besok, kita tunggu bersabar sampai besok," ungkapnya.

Megawati, menurut Said, menilai bahwa kondisi global dan domestik saat ini penuh tantangan dan ketidakpastian, sehingga diperlukan sinergi untuk menjaga stabilitas nasional.

Dalam konteks itu, PDIP menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah, meskipun jalan yang ditempuh cukup terjal.

Masih di Luar Kabinet, PDIP Akan Jalankan Fungsi Kontrol

Said belum memastikan apakah PDIP akan bergabung dalam kabinet atau tidak, namun hingga saat ini, posisi partai masih berada di luar pemerintahan.

Politikus senior PDIP lainnya, Yasonna H. Laoly, mengungkapkan bahwa arahan untuk mendukung pemerintah berasal langsung dari pidato Megawati dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PDIP pada 30 Juli 2025.

Menurut Yasonna, meskipun berada di luar kabinet, PDIP tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara aktif dan bertanggung jawab.

"Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet. Kita tetap mendukung sebagai penyeimbang," ujarnya.

Dengan posisi tersebut, PDIP berharap dapat menjaga stabilitas politik nasional sekaligus mengawal kebijakan pemerintahan melalui peran kontrol legislatif yang kritis dan solutif.