Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengawal dan menginisiasi kepastian hukum terkait status kepegawaian perangkat desa di seluruh Indonesia.
"Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali", ujarnya saat melantik Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2025–2030.
Dorong Sinergi Nasional, Surat Usulan Akan Diteruskan ke Presiden
Khofifah meminta agar Pengurus Pusat PPDI turut mendorong provinsi lain agar mengambil langkah serupa.
"Pak Ketua Umum PPDI juga mohon mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak provinsi yang siap untuk mengajukannya", kata Khofifah.
Ia menekankan pentingnya pengurus PPDI Jatim untuk mengirimkan surat kepada gubernur, yang kemudian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia.
"Tentu suratnya harus disertai dengan dasar hukum yang jelas terkait kedudukan atau posisi status kepegawaian perangkat desa yang diharapkan", tambahnya.
Perangkat Desa Pilar Utama, Kemiskinan Desa Jadi PR Bersama
Menurut Khofifah, perangkat desa adalah lini terdepan dalam pelayanan masyarakat dan menjadi pilar penting dalam pemerintahan desa, mulai dari pelayanan publik hingga ketahanan ekonomi.
Jawa Timur tercatat memiliki 7.721 desa dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 41,81 juta jiwa.
Per 31 Juli 2025, terdapat 99.556 aparatur desa dan 55.309 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga total aparat pemerintahan desa di Jatim mencapai 154.865 orang.
Namun demikian, Khofifah menyoroti bahwa angka kemiskinan di desa masih cukup tinggi dan menyumbang lebih dari separuh total kemiskinan di Jawa Timur.
"Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa. Ini PR kita bersama", ujarnya.
Ajak Perangkat Desa Sinergi dengan Program Nasional dan Edukasi Warga
Khofifah juga mengajak perangkat desa untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemprov Jatim dan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa koperasi tersebut bukan pesaing, melainkan mitra bagi koperasi dan pelaku usaha kecil lainnya.
"Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi perangkat desa yang diinisiasi di desa-desa", jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga berpesan agar perangkat desa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial, tentang bahaya judi online dan pinjaman online.
"Saya mohon ini menjadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat", pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
