Pantau - Sebanyak 35 tenaga kesehatan dikirim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) ke Provinsi Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Penempatan di Empat Kabupaten Prioritas
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya, Netty Naomi Howay, menyampaikan bahwa tenaga kesehatan yang ditugaskan terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dan petugas laboratorium.
Para tenaga kesehatan ini akan bertugas selama dua tahun dan ditempatkan di empat kabupaten, yaitu Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat.
"Penempatan tenaga kesehatan ini mencakup empat kabupaten yakni Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat," ungkapnya.
Menurut Netty, bantuan ini merupakan bentuk perhatian nyata dari pemerintah pusat terhadap kondisi layanan kesehatan di Papua Barat Daya.
Fokus utama dari pengiriman ini adalah pemenuhan tenaga dokter dan petugas laboratorium yang selama ini masih sangat minim di wilayah tersebut.
Program Nusantara Sehat dan Harapan Daerah
Netty menegaskan bahwa kehadiran para tenaga kesehatan ini merupakan bantuan murni dari Kemenkes RI tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah daerah.
Pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran apa pun untuk proses penugasan ini.
"Justru ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem layanan kesehatan tanpa membebani APBD," ia mengungkapkan.
Ia juga meminta kepada para kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan di kabupaten agar memanfaatkan tenaga kesehatan yang dikirim secara optimal.
"Sehingga jangan ada alasan dana BOK habis lalu mereka dibiarkan. Itu tidak bisa diterima. Mereka harus dilibatkan dalam semua kegiatan layanan, terutama pelayanan primer," tegasnya.
Netty menyoroti masih adanya pola pikir dari sebagian pejabat teknis yang enggan melibatkan tenaga kontrak pusat karena alasan keterbatasan anggaran operasional.
Ia menyebut penugasan ini merupakan bagian dari program strategis Nusantara Sehat yang masih terus berjalan hingga saat ini.
Di sisi lain, Netty juga mengajak anak-anak asli Papua lulusan Poltekes, Stikes, dan Fakultas Kesehatan di Universitas Papua (Unipa) untuk ikut berpartisipasi dalam program nasional ini.
Meski jumlah bidan dan perawat di Papua Barat Daya telah mencukupi, ia menyebutkan bahwa masih terdapat kekurangan signifikan pada dokter umum dan dokter spesialis.
Bantuan dari Kemenkes ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dan menjawab tantangan utama dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Barat Daya.
- Penulis :
- Shila Glorya
