Pantau - Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan agar minimal lima persen dari total Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Usulan ini bertujuan agar anak-anak disabilitas mendapat akses pendidikan setara dalam lingkungan sosial yang inklusif.
Usulan tersebut disampaikan oleh Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim, dalam acara "Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas" yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial di Jakarta.
Permintaan ini ditujukan kepada Menteri Sosial, Menteri UMKM, serta anggota Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati.
"Pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat adalah kunci menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi anak-anak disabilitas," ungkapnya.
Sekolah Rakyat Dinilai Solusi Realistis untuk Akses Disabilitas
Saat ini, jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia hanya sekitar 2.396 unit untuk melayani 7.287 kecamatan.
Artinya, rata-rata satu SLB harus mencakup tiga kecamatan, kondisi yang menyulitkan akses anak-anak disabilitas, terutama di wilayah terpencil.
Portadin menilai penguatan Sekolah Rakyat sebagai sekolah inklusif adalah langkah strategis dan realistis karena lebih dekat dengan masyarakat.
Sekolah Rakyat juga memungkinkan model boarding school tanpa pungutan biaya dan menciptakan suasana belajar yang membaur secara sosial.
"Yang harus diubah adalah sistem pendidikannya, bukan anak-anak disabilitas," tegas Siswandi.
Dengan sekolah inklusif, semua anak dapat tumbuh bersama dan saling memahami dalam lingkungan belajar yang setara.
Program Sekolah Rakyat untuk Putus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga sangat miskin (desil 1 dan 2 berdasarkan DTSEN), termasuk anak disabilitas.
Program ini merupakan inisiatif pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan integratif antara pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta jaminan sosial dan kesehatan.
Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis melaporkan bahwa jumlah siswa Sekolah Rakyat tahap pertama telah mencapai 9.700 orang sejak Juli 2025.
Program ini didukung lebih dari 1.500 guru dan sekitar 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.
Pada tahap pertama, Sekolah Rakyat direncanakan hadir di 159 lokasi di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 63 lokasi sudah aktif sejak pertengahan Juli.
Sementara itu, 96 lokasi sisanya akan diluncurkan secara bertahap, yaitu 37 lokasi pada pertengahan Agustus dan 59 lokasi awal September 2025.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
