Pantau - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengumumkan rencana pembangunan pos pelayanan di setiap kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) guna mempermudah akses dan menekan biaya yang harus ditanggung calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Rencana tersebut disampaikan Abdul Kadir di Kupang, Kamis, 7 Agustus 2025, seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan Gubernur NTT mengenai pelindungan pekerja migran asal wilayah tersebut.
Pos Layanan Akan Dibangun di Setiap Kabupaten
Abdul Kadir menilai satu pos pelayanan untuk tiga hingga empat kabupaten merupakan sistem yang tidak efisien karena jarak antardaerah yang berjauhan di wilayah kepulauan seperti NTT.
"Kita tidak mungkin membiarkan satu pos pelayanan melayani tiga kabupaten bahkan sampai empat kabupaten yang berjauhan, karena akan memakan biaya mahal bagi calon PMI," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa calon pekerja migran sering kali tidak memiliki cukup dana untuk mengurus dokumen dari desa ke lokasi pos pelayanan di kabupaten lain.
"Kasihan namanya orang dari kampung mau cari kerja, pasti tidak ada uang, jadi kita akan bentuk pos pelayanan di kabupaten," ujarnya.
Abdul Kadir menjelaskan bahwa di tingkat provinsi lembaganya bernama Badan P3MI, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota disebut Pos Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Langkah Strategis untuk Kurangi PMI Non-Prosedural
Abdul Kadir menegaskan bahwa pembangunan pos pelayanan merupakan langkah strategis dalam menekan jumlah pekerja migran non-prosedural yang kerap menjadi korban eksploitasi.
Ia menyoroti kondisi geografis NTT sebagai daerah kepulauan dengan tantangan logistik yang besar, sehingga pelayanan harus didekatkan kepada masyarakat.
"Sekarang kami tinggal menunggu saja, kira-kira kabupaten mana yang membutuhkan pos ini nanti akan kita anggarkan," ia mengungkapkan.
Bupati Belu, Willy Lay, menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung program tersebut.
"Kita siapkan lahannya untuk pembangunan pos yang disampaikan pak Menteri tadi, tapi kami harapkan bantuannya untuk pengajarnya, karena yang pasti calon PMI di Kabupaten Belu pasti banyak," ujarnya.
Willy Lay menambahkan bahwa kehadiran pos pelayanan yang memadai akan membantu mengurangi permasalahan pekerja migran ilegal yang selama ini menjadi persoalan di wilayahnya.
Willy juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian P2MI akan segera dilakukan agar pelaksanaan pembangunan pos bisa dimulai dalam waktu dekat.
- Penulis :
- Shila Glorya
