Pantau - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD sesuai amanat konstitusi harus dikawal melalui strategi yang tepat dan perjuangan keadilan bagi seluruh rakyat.
Seruan Pengawalan Anggaran Pendidikan
Muzani mengingatkan bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menetapkan salah satu tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menekankan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD yang wajib dilaksanakan negara.
"Tanpa pendidikan yang adil dan merata tak akan ada Indonesia yang maju dengan guru yang sejahtera dan generasi yang berjaya," ungkapnya.
Muzani mengajak seluruh pihak untuk melihat kondisi pendidikan di lapangan secara jujur dan terbuka.
"Mari kita bicarakan dengan jujur dan terbuka, apakah dengan alokasi anggaran yang ada dan besar itu sudah benar-benar menjawab kebutuhan sektor pendidikan kita," katanya.
Evaluasi Kondisi Pendidikan di Lapangan
Muzani mendorong peninjauan sejumlah aspek seperti kondisi gedung sekolah, gaji guru honorer, akses pelajar menuju sekolah, perubahan kurikulum yang terlalu sering, serta tingginya biaya masuk universitas.
"Untuk itu kita jangan sampai terlena pada jebakan angka 20 persen seolah sudah memenuhi semuanya tanpa mengkonfirmasi dengan realitas yang nyatanya masih jauh dari yang kita harapkan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan inovatif dengan kunci pada pendidikan berkualitas, merata, dan berpihak kepada rakyat.
"Bukan pendidikan yang terbaik untuk kota-kota besar, bukan pendidikan yang hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi pendidikan yang membebaskan, yang memberdayakan, dan yang membangun karakter bangsa," tegasnya.
Muzani menyampaikan pentingnya penataan ulang anggaran agar setiap rupiah benar-benar sampai kepada rakyat, sehingga anak-anak di desa memiliki guru yang setara kualitasnya dengan anak-anak di kota.
Ia berharap sekolah kejuruan mampu melahirkan wirausahawan muda, bukan pengangguran baru.
"Kita lahir dari rakyat dan wajib memperjuangkan hak rakyat," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
- Editor :
- Tria Dianti
