Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan sebagai tindak lanjut perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Arahan Presiden dan Dukungan Mendagri
Program pembangunan rumah ini diperintahkan Presiden Prabowo kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait setelah menerima audiensi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo beberapa waktu lalu.
"Hari ini kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. 2.000 untuk masyarakat dan 200 itu untuk ketua adat ya atau tokoh-tokoh masyarakat," ungkap Tito.
Atas perintah tersebut, Menteri PKP meminta dukungan dari Mendagri dan Mendagri menyatakan memberikan dukungan penuh.
Untuk merealisasikan program ini, Mendagri memimpin langsung Rapat Koordinasi Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua pada Selasa.
Tahapan Realisasi dan Koordinasi
Kementerian PKP telah melakukan tahapan awal program, termasuk menggelar berbagai rapat teknis dan survei di seluruh kabupaten di Papua Pegunungan.
Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan dukungannya melalui koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
"Ibu Ribka Haluk, Wamendagri, yang beliau juga adalah kampung beliau di sini. Dan saya minta khusus untuk turun duluan juga kita berkolaborasi membantu sepenuhnya Kementerian PKP," ujar Tito.
Rapat koordinasi melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Papua Pegunungan, para bupati, jajaran TNI-Polri, Badan Intelijen Negara Daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Rapat yang berlangsung selama empat jam ini membahas percepatan pembangunan, tipe rumah yang dipilih, aspek keamanan, kepastian lahan, serta tahapan administrasi sesuai aturan.
Aspirasi dari para bupati, Ketua DPRP, dan peserta rapat lainnya akan ditampung dalam berita acara dan dilaporkan kepada Presiden RI.
"Pesan saya agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar. Yang pertama, jaga stabilitas politik dan keamanan, itu modal terpenting," tegas Tito.
Selain itu, aturan administrasi termasuk perencanaan dan penganggaran harus dilakukan efektif dan tepat sasaran.
"Dengan anggaran seminimal mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu," tambahnya.
Rakor dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamendagri Ribka Haluk, pejabat terkait di Kementerian PKP dan Kemendagri, serta para pejabat terkait se-Papua Pegunungan.
- Penulis :
- Arian Mesa
