Pantau - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan langkah cepat untuk menstabilkan pasokan gas di wilayah Jawa Barat dan sebagian Sumatera guna mengatasi kelangkaan dan penurunan pasokan yang terjadi belakangan ini.
Upaya ini dilakukan secara sinergis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta PT Pertamina (Persero) sebagai bentuk kolaborasi antar pemangku kepentingan.
"Hal ini merupakan bentuk sinergi PGN dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengupayakan stabilisasi dan penguatan pasokan gas, untuk memastikan keberlangsungan layanan kepada pelanggan," ungkap Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman.
Fajriyah menyampaikan bahwa tekanan gas dalam infrastruktur pipa sudah mulai stabil setelah PGN berhasil mendapatkan tambahan pasokan untuk mengisi stok di jaringan.
Tambahan pasokan gas lainnya juga telah dikonfirmasi dan akan dimanfaatkan untuk menjaga keandalan operasional serta kestabilan pasokan gas kepada seluruh pelanggan.
Dampak ke Industri dan Seruan untuk Pengendalian Konsumsi
PGN terus menjamin ketersediaan pasokan gas bumi untuk mendukung operasional pelanggan, khususnya sektor industri yang memiliki dampak berganda terhadap perekonomian nasional.
Sebagai bagian dari upaya pengamanan pasokan, PGN juga mengimbau pentingnya pengendalian konsumsi gas oleh pelanggan agar kestabilan tetap terjaga.
"PGN mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, serta terus berkoordinasi aktif untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mendapatkan pasokan gas secara berkelanjutan," tambah Fajriyah.
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran industri akibat kabar kondisi darurat penurunan pasokan gas PGN, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Sumatera.
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menyebut bahwa pengetatan pasokan gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah berdampak besar terhadap sektor industri manufaktur.
Gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif mencapai 16,77 dolar AS per MMBTU, dinilai sangat memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.
Menurut data Kemenperin, sejumlah sektor menunjukkan penurunan utilisasi akibat kendala pasokan gas.
Industri keramik nasional misalnya, hanya mampu mencapai utilisasi 70–71 persen pada semester I tahun 2025, meski ada perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jika pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus lagi terutama industri pupuk yang akan memasok kebutuhan pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo," ujar Febri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
