Pantau - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026, dan langkah ini dinilai akan memberikan dampak besar bagi penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa program ini secara langsung akan menguntungkan pelaku UMKM, khususnya di sektor usaha menengah yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
" Ada yang mengatakan bahwa keberpihakan pemerintah di era Pak Prabowo terhadap UMKM masih belum signifikan, itu salah total," ujarnya dalam pernyataan resminya.
Dapur MBG Jadi Penggerak Rantai Pasok Baru di Tingkat Lokal
Melalui program ini, pemerintah akan membentuk dapur-dapur umum atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap dapur akan dikelola oleh UMKM dengan dukungan modal antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, dan menggandeng sekitar 20 pemasok lokal untuk penyediaan bahan pangan seperti telur, ikan, daging, beras, dan sayuran.
Kementerian UMKM mendapat mandat untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG, sekaligus mendorong tumbuhnya usaha produksi lokal di berbagai sektor pangan.
" Mau tidak mau, ekosistem usaha di level kecamatan dan desa akan dipaksa untuk mulai membuat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya," ujar Maman.
Target 30 Ribu Dapur, Dampak Ekonomi Tembus Ratusan Triliun
Hingga saat ini, menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, sudah terdapat 5.885 dapur MBG aktif di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 30 ribu dapur MBG yang kini terus dikejar bersama hampir 19 ribu satuan tambahan yang sedang dalam tahap persiapan operasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut program ini berpotensi mendorong investasi lebih dari setengah triliun rupiah di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru untuk peternak ayam, pemasok buah, telur, dan susu lokal.
Anindya menekankan bahwa Rakornas Kadin mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.
Pengawasan Anggaran Jadi Fokus Utama
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran sebesar Rp335 triliun ini agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.
Sebagai catatan, alokasi untuk MBG ini setara dengan 44,21 persen dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp757,8 triliun.
Langkah ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis UMKM di seluruh Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
