billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

Prabowo Gelar Pertemuan Mendadak di Hambalang Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Prabowo Gelar Pertemuan Mendadak di Hambalang Bahas Penertiban Hutan dan Tambang Ilegal
Foto: Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir untuk membahas permasalahan hutan dan tambang ilagal di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (sumber: Sekretariat Kabinet)

Pantau - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8) malam, membahas penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal.

Pertemuan Tertutup Selama Empat Jam

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan melalui media sosial, Rabu (20/8), bahwa pertemuan berlangsung lebih dari empat jam.

"Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Teddy.

Ia menambahkan, Presiden ingin memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.

Langkah penertiban, kata Teddy, harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Selamatkan Sumber Daya Alam

Pertemuan di Hambalang ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekayaan atau kekuasaan.

Negara, menurut Presiden, hadir untuk melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

Pejabat yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Menko Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI.

Presiden Prabowo sebelumnya berkomitmen menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun melalui penertiban 1.063 titik tambang ilegal di Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan, Kepala Negara juga meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik untuk langkah tegas pemerintah.

Presiden bahkan mengingatkan kader partai, termasuk Partai Gerindra, agar tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal.

Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan kepada siapapun, termasuk elite partai maupun aparat.

Presiden juga memperingatkan oknum jenderal TNI-Polri yang melindungi tambang ilegal bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas nama rakyat.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII Event 2025

Terpopuler