Pantau - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa peralihan layanan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
"Kita terus berdoa semoga semuanya sukses. Pelayanan haji bisa dikonsentrasikan dan dilaksanakan oleh lembaga khusus, yaitu Badan Penyelenggara Haji, sementara Kemenag bisa lebih fokus pada pelayanan keagamaan dan pendidikan," ujar Nasaruddin di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Efisiensi dan Profesionalisme Jadi Tujuan Utama
Menurut Nasaruddin, pemisahan fungsi ini sejalan dengan semangat efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Dengan pemisahan peran tersebut, ia meyakini pelaksanaan ibadah haji akan semakin profesional.
Sementara itu, Kemenag dapat lebih maksimal dalam memperkuat fungsi pendidikan dan pembinaan keagamaan di masyarakat.
"Ini adalah langkah besar untuk mewujudkan pelayanan yang lebih terintegrasi. Harapannya, jamaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang semakin baik dari tahun ke tahun," kata Menag.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan terhadap peningkatan layanan haji nasional.
"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan fokus perhatian terhadap hal ini," ujarnya.
Proses Legislasi Masih Berlangsung
Saat ini, Pemerintah dan DPR tengah membahas perubahan atas Undang-undang Haji dan Umrah.
Salah satu poin krusial dalam pembahasan tersebut adalah rencana peralihan kewenangan layanan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji.
Jika rencana tersebut disetujui, BP Haji akan memiliki mandat penuh dalam pengelolaan seluruh tahapan ibadah haji, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Sementara itu, Kemenag akan berkonsentrasi pada penguatan layanan pendidikan agama dan pembinaan keagamaan di tengah masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
