Pantau - Penjagaan ketat dilakukan oleh personel gabungan TNI dan Polri di pintu belakang Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Penjagaan Diperketat, Kendaraan Taktis Disiagakan
Penjagaan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dengan kehadiran pasukan gabungan dan sejumlah kendaraan taktis Brimob yang ditempatkan di dekat Gerbang Pancasila.
Penempatan personel di pintu belakang gedung parlemen dilakukan sebagai langkah antisipatif jika massa demonstran pecah ke dua titik aksi, yakni halaman depan Gerbang Pancasila dan pintu masuk motor di belakang gedung.
"Titik ramainya pasti di gedung DPR bagian depan, tapi kami tetap bersama personel gabungan berjaga dan bersiaga untuk antisipasi," ujar salah satu petugas pengamanan.
Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gelora yang mengarah ke pintu belakang DPR masih terpantau ramai lancar.
Kendaraan umum seperti mobil, motor, dan bus Transjakarta masih dapat melintas tanpa hambatan.
Polisi juga melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan sekitar kawasan Senayan guna menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi gangguan.
Ribuan Buruh Tuntut Perubahan Kebijakan Ketenagakerjaan
Aksi unjuk rasa ini digelar oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), yang melibatkan ribuan peserta dari wilayah Jabodetabek dan berbagai daerah lain di Indonesia.
Aksi dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR.
Dalam aksinya, para buruh membawa enam tuntutan utama:
- Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), serta tuntut kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
- Hentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK.
Reformasi pajak perburuhan, meliputi:
- Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan
- Penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT
- Penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah
- Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa format Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi.
- Revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
4.531 Personel Gabungan Amankan Aksi
Polda Metro Jaya menyiagakan total 4.531 personel gabungan untuk memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.
Rincian personel pengamanan meliputi:
2.174 personel dari Polda Metro Jaya
1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang berasal dari unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub DKI Jakarta
632 personel dari jajaran Polres
Dengan penjagaan terpadu di seluruh titik strategis, aparat berharap situasi tetap kondusif dan tuntutan massa dapat disampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
