billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Presiden Prabowo Temui Megawati dan Pimpinan Partai Bahas Situasi Nasional, Tegaskan Sikap Tegas terhadap Pelanggaran

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Presiden Prabowo Temui Megawati dan Pimpinan Partai Bahas Situasi Nasional, Tegaskan Sikap Tegas terhadap Pelanggaran
Foto: (Sumber: Tangkapan layar- Presiden Prabowo Subianto (enam kiri) didampingi Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tujuh kiri) memberikan pernyataan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman))

Pantau - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025, guna membahas perkembangan situasi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.

Selain itu, hadir pula para pimpinan partai politik nasional, di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Pemerintah Tegaskan Komitmen terhadap Aspirasi Rakyat

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas.

"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," ungkapnya.

Terkait insiden meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan, Presiden menyampaikan bahwa aparat yang diduga melakukan pelanggaran tengah menjalani proses pemeriksaan secara terbuka.

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan," tegas Prabowo.

Ia juga mengungkapkan bahwa pimpinan partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR dari partai masing-masing yang dianggap menyampaikan pernyataan yang tidak tepat.

Kebijakan DPR Akan Dievaluasi, Fokus pada Kepentingan Rakyat

Presiden menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah sepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Kebijakan tersebut meliputi besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.

Pertemuan tersebut menunjukkan sinyal kuat bahwa pemerintah dan elite politik tengah berupaya merespons dinamika publik dengan langkah korektif yang konkret.

Penulis :
Aditya Yohan