Pantau - Sejumlah dinamika politik mencuat sepanjang Minggu, 31 Agustus 2025, dengan berbagai keputusan penting dari pemerintah dan partai politik yang berdampak langsung pada DPR RI.
Sorotan utama mencakup keputusan Presiden Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik untuk mencabut tunjangan DPR RI dan menonaktifkan sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi.
Prabowo dan Parpol Sepakat Hapus Tunjangan DPR dan Moratorium Kunker
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan bersama para ketua umum partai politik di parlemen untuk menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI.
Langkah ini juga diikuti dengan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri oleh anggota DPR.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Kebijakan tersebut merupakan respons atas aspirasi publik terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.
"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.
Tiga Partai Politik Nonaktifkan Sejumlah Anggota DPR
Langkah penonaktifan anggota DPR RI juga menjadi arus besar dalam perpolitikan nasional hari itu.
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach resmi dinonaktifkan oleh DPP Partai NasDem dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem.
Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, dan berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
"Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem," jelas Hermawi.
Sementara itu, DPP Partai Golkar juga menonaktifkan Adies Kadir, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar.
Keputusan ini diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Muhammad Sarmuji.
"Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," terang Sarmuji.
Tidak ketinggalan, DPP PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari kursi keanggotaan DPR RI.
Keputusan ini diumumkan melalui siaran pers resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Viva Yoga Mauladi.
PAN menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan disiplin wakil rakyat dari partainya.
Airlangga Bantah Isu Pengunduran Diri Sri Mulyani
Menanggapi isu yang sempat beredar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menepis kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengundurkan diri dari kabinet.
Klarifikasi ini disampaikan usai menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Saat ditanya langsung oleh wartawan, Airlangga menjawab singkat, "tidak."
- Penulis :
- Aditya Yohan
