Pantau - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengingatkan seluruh peserta unjuk rasa agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai, tanpa tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas publik.
Pemerintah Daerah Terbuka, Tapi Tolak Anarkisme
"Pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi saya minta agar dilakukan dengan tertib, damai, dan tidak merusak fasilitas publik," ujar Hendrik dalam pernyataan resminya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan organisasi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Maluku, yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR dan isu kekerasan oleh aparat.
Gubernur menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif, namun menolak keras aksi anarkis yang justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
"Saya harap semua pihak menjaga situasi Maluku yang selama ini kondusif. Jangan sampai hanya karena aksi segelintir orang, keamanan dan kenyamanan masyarakat terganggu," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar demonstrasi tidak dijadikan alasan untuk merusak fasilitas umum atau mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Ribuan Massa Desak Reformasi DPR, Usut Kekerasan, dan Sahkan RUU Daerah Kepulauan
Saat ini, aksi unjuk rasa tengah berlangsung di depan Mapolda Maluku dengan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai organisasi, termasuk HMI, GMKI, KAMMI, GMNI, IMM, dan BEM Nusantara.
Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari pengusutan kasus kekerasan terhadap rakyat dan pengemudi ojek online di Jakarta, hingga reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.
Massa juga menolak keras kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta kebijakan perpajakan baru yang dinilai membebani rakyat kecil dan mencerminkan ketimpangan kebijakan elit.
Selain itu, demonstran mendesak agar Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan segera disahkan, sebagai bentuk keadilan struktural bagi wilayah kepulauan seperti Maluku.
Tuntutan reformasi sistem kepolisian juga disuarakan untuk memastikan lembaga penegak hukum bersikap adil, transparan, dan akuntabel terhadap rakyat.
Gerakan ini secara keseluruhan mencerminkan aspirasi rakyat Maluku yang mendambakan keadilan sosial, perlindungan terhadap lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
