Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Anggota DPR Desak Perbaikan Sarana Pendidikan di Wilayah 3T, 60 Persen Ruang Kelas SD Rusak

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Anggota DPR Desak Perbaikan Sarana Pendidikan di Wilayah 3T, 60 Persen Ruang Kelas SD Rusak
Foto: (Sumber: Sejumlah pekerja melakukan rehabilitasi gedung Sekolah Rakyat (SR) di kompleks IKM Ponorogo, Selasa (8/7/2025). ANTARA/HO-Prastyo)

Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hilman Mufidi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Kondisi Fasilitas Pendidikan Masih Memprihatinkan

“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana menjadi fokus dari Kemendikdasmen agar mimpi Indonesia Emas 2045 terwujud,” ujar Hilman.

Ia menyoroti masih banyak peserta didik yang memiliki semangat tinggi untuk belajar, namun terhambat oleh keterbatasan fasilitas.

“Peserta didik di berbagai wilayah masih belajar dengan sarana seadanya,” katanya.

Berdasarkan data Kemendikdasmen untuk tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,18 juta ruang kelas sekolah dasar (SD) di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 60 persen ruang kelas berada dalam kondisi rusak.

"Rinciannya, 27,22 persen rusak ringan, 22,27 persen rusak sedang, dan 10,81 persen rusak berat. Jadi bagaimana peserta didik bisa belajar nyaman kalau ruang kelasnya saja tidak memadai," ungkap Hilman.

Ia menilai perbaikan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan sarana digital harus segera dilakukan agar anak-anak Indonesia tidak tertinggal dalam era global.

“Masalah ini bukan semata-mata soal finansial, melainkan ketersediaan sarana pendidikan yang belum memadai,” ujarnya.

Guru dan Revitalisasi Jadi Perhatian Utama

Selain infrastruktur, Hilman juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru.

“Guru adalah pilar utama dalam pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, beasiswa maupun tunjangan bagi para guru harus mendapat perhatian serius agar mereka bisa bekerja dengan lebih optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menambah jumlah sekolah penerima program revitalisasi dan renovasi satuan pendidikan.

Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang pendidikan.

Jumlah sekolah yang menjadi sasaran program tersebut meningkat sebesar 32,4 persen, dari semula 10.440 sekolah menjadi 13.763 sekolah.

Program revitalisasi ini telah menyerap 422.981 tenaga kerja lokal melalui mekanisme swakelola oleh pihak sekolah, serta melibatkan penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia unggul, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Tria Dianti