Pantau - Komisi XII DPR RI secara resmi menetapkan sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029 dalam rapat yang digelar pada Senin, 8 September 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Wahyudi Anas Pimpin Komite BPH Migas Baru
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, berlangsung usai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan secara maraton dari siang hingga malam hari.
Sebanyak 18 calon mengikuti tahapan seleksi yang kemudian diputuskan melalui musyawarah mufakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, membacakan hasil rapat tersebut.
"Berdasarkan hasil musyawarah, ditetapkan sembilan nama calon anggota Komite BPH Migas (berdasarkan abjad), yaitu Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasby Anshory, Wahyudi Anas," ungkapnya.
Dari sembilan nama tersebut, Wahyudi Anas disepakati menjadi Ketua Komite BPH Migas periode 2025–2029.
"Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan demikian pembahasan agenda rapat apakah dapat disetujui?" tanya pimpinan rapat.
Seluruh pimpinan dan anggota Komisi XII DPR RI secara serempak menyatakan "setuju".
Transparansi Proses dan Harapan Kinerja Komite
Proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan, disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube serta media sosial resmi DPR RI.
Dari total 18 calon, sembilan orang terpilih dinilai memenuhi kualifikasi serta mampu menjawab tantangan pengaturan hilir migas ke depan.
Daftar lengkap calon yang mengikuti fit and proper test antara lain Abdul Halim, Alimuddin Baso, Arief Nurzaman, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Bambang Utoro, Baskara Agung Wibawa, Dwi Anggoro, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, Hasbi Anshory, Mustafid Gunawan, Sahat Purba, Senda Hurmuza, Sutrisno, dan Wahyudi Anas.
Dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Komite BPH Migas yang baru, DPR berharap kinerja lembaga dapat semakin optimal.
Fokus utama ke depan adalah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, distribusi energi yang merata, serta pengawasan yang adil di seluruh wilayah Indonesia.
Capaian tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui penerapan inovasi dan transformasi digital dalam sistem pengawasan dan distribusi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
