Pantau - Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI tengah menyusun rekomendasi strategis untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional, baik dalam jangka pendek bagi pemerintah maupun sebagai masukan jangka panjang untuk revisi Undang-Undang Pangan.
Kunjungan ke Bulog Subang dan Sorotan Terhadap Distribusi
Ketua Panja, Alex Indra Lukman, menjelaskan bahwa kunjungan lapangan ke gudang Bulog Subang merupakan bagian dari kerja legislatif guna merumuskan kebijakan berbasis fakta di lapangan.
Ia menekankan bahwa persoalan kelangkaan beras tidak bisa hanya diselesaikan melalui kebijakan harga, melainkan harus mencakup aspek distribusi dan ketersediaan stok.
"Kita ingin seluruh elemen yang ada punya niat baik, diformulasikan dari hulu sampai hilir. Dengan begitu tata kelola beras dan jagung bisa lebih efektif dan adil," ungkapnya.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penetapan harga gabah oleh Presiden sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.
Alex menilai kebijakan ini positif karena memberikan jaminan harga bagi petani, namun belum sepenuhnya terhubung dengan sistem tata kelola hilir seperti harga eceran tertinggi (HET) beras.
"Ke depan, kebijakan ini harus diperbaiki secara menyeluruh. Tidak cukup hanya bicara soal harga gabah, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana turunan harga itu sampai ke konsumen," ia menambahkan.
DPR Tekankan Integrasi Kebijakan dan Pengawasan Langsung
Panja akan mendorong integrasi kebijakan hulu-hilir agar dampak keputusan harga gabah dapat dirasakan oleh seluruh rantai pasok pangan, mulai dari petani hingga konsumen.
"Kalau tidak terintegrasi, hasilnya hanya parsial dan berpotensi menimbulkan masalah baru," tegas Alex.
Anggota Panja sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Khalid, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi di lapangan, termasuk persoalan harga, sarana distribusi, dan kualitas gabah.
"Panja ini turun langsung supaya tahu kondisi real. Dengan begitu, rekomendasi yang kami berikan nanti tidak hanya berdasarkan laporan, tapi sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.
Ia menambahkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara efektif untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada petani dan menjamin ketersediaan pangan berkualitas bagi masyarakat.
"Kami melihat langsung, kami memberi masukan, dan nanti akan dituangkan dalam kesimpulan Panja. Rekomendasi ini penting agar kebijakan pemerintah ke depan semakin tepat sasaran," tegas Khalid.
Khalid juga menegaskan bahwa DPR melalui Panja akan terus mengawal isu strategis terkait gabah dan jagung.
"Kalau petani sejahtera, pangan kita kuat. Itu yang menjadi semangat utama dari Panja ini," ungkapnya.
Alex berharap hasil kerja Panja dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan melindungi petani dari permainan harga yang merugikan.
"Rekomendasi ini bukan hanya untuk menjawab masalah hari ini, tetapi juga untuk memastikan pangan kita dikelola secara berkelanjutan di masa depan," tutup Alex.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
