Pantau - Presiden Prabowo Subianto mendapat giliran berbicara ketiga dalam sesi perdebatan umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Tradisi Undian Penentuan Urutan Bicara
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan bahwa urutan bicara dalam sidang tersebut ditentukan melalui tradisi undian yang sudah berlangsung sejak lama.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, mengatakan mekanisme undian berlaku untuk menentukan posisi duduk dan urutan berbicara setiap negara.
"Pertama adalah siapa yang duduk paling depan pertama. Jadi kalau enggak rugi, A di depan terus, Z paling belakang. Nah itu tiap tahun makanya posisi duduk selalu bergeser," ungkap Tri.
Ia menambahkan, PBB memberikan pengecualian untuk perwakilan negara penyandang disabilitas dengan menempatkan mereka di baris paling depan.
Dalam undian tahun ini, Indonesia mendapat posisi yang menguntungkan sehingga berhak tampil pada hari pertama sesi pembukaan perdebatan umum.
"Jadi hasil undian tersebut kemudian ya Alhamdulillah kita dapat sepertinya nomor satu. Karena nomor satu dan duanya itu sudah memang by default selalu Brasil dan Amerika," ujar Tri.
Indonesia Dipimpin Langsung Presiden Prabowo
Indonesia telah mendaftarkan keikutsertaan dalam sesi perdebatan umum sejak Mei lalu.
Dalam pendaftaran, disampaikan bahwa delegasi Indonesia akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
PBB juga mengelompokkan urutan berbicara berdasarkan level kepala delegasi, dimulai dari presiden atau wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri, hingga pejabat lain.
Ini merupakan kali pertama Indonesia mendapat kesempatan berbicara pada hari pertama sidang yang dimulai pukul 10 pagi waktu setempat.
Pertemuan tingkat kepala negara dan pemerintahan dalam Sidang Majelis Umum PBB berlangsung pada 22-29 September, terbagi dalam beberapa segmen.
Sesi perdebatan umum sendiri dimulai pada 23 September dan akan menghadirkan kepala negara maupun kepala pemerintahan dari 193 negara anggota PBB.
Hingga Kamis (11/9), Kemlu mencatat 145 negara sudah mengonfirmasi kehadiran, dengan 137 di antaranya diwakili langsung oleh kepala negara atau pemerintahan, 5 oleh wakil presiden, dan 3 oleh wakil perdana menteri.
Jumlah partisipasi tersebut masih berpotensi bertambah menjelang hari pelaksanaan sidang.
- Penulis :
- Arian Mesa
