Nasir Djamil Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri

Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin langsung proses reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah muncul rencana pembentukan komisi evaluasi dan reformasi Polri.

Usulan DPR untuk Presiden

Nasir menilai keterlibatan langsung Presiden akan membuat reformasi lebih efektif serta memastikan rencana strategis Polri dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian," ungkap Nasir.

Ia menjelaskan, upaya reformasi Polri sejatinya sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Namun, menurutnya, masih terdapat perilaku aparat kepolisian yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan publik.

Komisi Reformasi dan Aspirasi Publik

DPR RI, lanjut Nasir, tidak akan duduk di dalam Komisi Reformasi Polri karena lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap komisi tersebut.

Setiap lima tahun, Polri menyusun rencana strategis, dan setiap tahun menyusun rencana kerja untuk mendukung pencapaian strategi itu.

"Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembentukan komisi evaluasi dan reformasi Polri.

Langkah ini, kata Presiden, merupakan respons atas tuntutan masyarakat sipil, termasuk aspirasi yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

Pada Kamis (11/9) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, GNB berdialog selama tiga jam bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," ujar Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB.