Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran guna menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah.
Arahan Mendagri untuk Pemda
Tito mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menyalurkan bantuan, melainkan juga mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
"Penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Bantuan yang tepat sasaran akan memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menurut Tito, penyaluran bantuan yang efektif akan meningkatkan daya guna program pemerintah dan mampu menjangkau masyarakat miskin secara lebih komprehensif.
Pandangan Akademisi
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, mengapresiasi arahan Mendagri terkait penyaluran bansos.
Menurut Tantan, dorongan kepada Pemda untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan merupakan langkah yang tepat.
"Selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah. Apa yang disampaikan Pak Tito penting karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan," kata Tantan.
Ia menilai arahan Mendagri juga sebagai upaya mengurai masalah kesejahteraan sosial yang kerap memicu demonstrasi bahkan bentrokan di sejumlah daerah.
Tantan menjelaskan kondisi masyarakat yang mudah tersulut sering berkaitan dengan minimnya sumber pendapatan yang bisa diandalkan.
Menurutnya, Mendagri memahami bahwa kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka statistik semata, melainkan memerlukan kepekaan sosial dan pendekatan kualitatif dalam memahami kelompok rentan di daerah.
"Selama ini kelompok rentan sering hanya dipahami sebatas konsumsi dan daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin terpuruk. Jika Pemda mampu mengidentifikasi ini, maka program seperti PKH dan bansos lain bisa lebih efektif," ujarnya.
Tantan juga menekankan bahwa sebagian masyarakat miskin kerap tidak tersentuh bantuan bukan karena tidak membutuhkan, melainkan karena faktor budaya dan rasa malu.
Ia meminta Pemda lebih peka dalam merancang skema bantuan agar benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu, Tantan menilai perlunya aturan turunan yang bersifat teknis untuk Pemda.
Aturan tersebut harus mencakup metodologi pengumpulan data, mekanisme penyaluran bantuan, hingga evaluasi daya jangkau serta besaran bansos.
"Hal ini hanya bisa dilakukan Pemda, dengan arahan jelas dari pemerintah pusat. Jika itu dijalankan, maka arahan Mendagri soal penanganan kemiskinan tepat sasaran bisa benar-benar terwujud," tutur Tantan.
- Penulis :
- Shila Glorya
