Pantau - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Bahtiyar Rifai mendorong pemerataan pembangunan fisik di perkampungan setelah muncul keluhan masyarakat yang menyebut sejumlah usulan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tidak ditindaklanjuti.
Usulan Warga Belum Terealisasi
Bahtiyar menyebut banyak usulan warga, terutama dari ketua RT dan RW, yang sudah lama diajukan namun hingga kini belum terealisasi.
"Banyak usulan yang belum terealisasi, padahal sudah lama diajukan. Ini yang disampaikan warga ke kami. Tidak terealisasinya program ini karena adanya pergeseran anggaran di dana kelurahan maupun pos anggaran lainnya," ungkapnya di Surabaya, Sabtu.
Ia mendorong agar Pemkot Surabaya bersama lurah dan perangkat RT/RW lebih bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan anggaran yang tersedia setiap tahun.
"Kalau di satu kelurahan ada anggaran Rp1 miliar, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program yang bisa menjangkau banyak warga. Kecuali ada program besar di atas kapasitas dana kelurahan, tentu perlu koordinasi dengan dinas terkait," ucapnya.
Sebagai contoh, ia menekankan pentingnya pembangunan saluran dan pavingisasi jalan yang dikerjakan berkesinambungan antar-RT agar ada konektivitas dan dampak nyata, khususnya dalam penanganan banjir.
Dorongan Pemberdayaan Ekonomi dan Program Sosial
Selain infrastruktur, Bahtiyar juga menyoroti perlunya program pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pelatihan pembuatan produk UMKM di Kecamatan Gunung Anyar bisa dijadikan contoh untuk direplikasi di berbagai wilayah perkampungan.
"Pelatihan seperti ini penting untuk menggerakkan ekonomi warga kelas menengah ke bawah. Jadi bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program Kampung Pancasila yang dijalankan Pemkot Surabaya harus dimaksimalkan sebagai wadah penyerap aspirasi warga.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat sangat krusial agar program yang dianggarkan tidak hanya berhenti di atas kertas.
"Selama ini warga sudah ikut musrenbang, survei, dan pendataan, tapi realisasinya minim. Ke depan, Pemkot harus lebih cepat dan tepat dalam menjalankan program yang memang dibutuhkan warga," tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
