Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kebijakan ini diambil setelah hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih banyak daerah yang belum optimal dalam mengelola program dan anggaran.
"Nah (realisasi anggaran yang tidak efisien) ini dikurangi. Kami mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus," ungkap Tito.
Contoh Daerah Efisien dan Pemanfaatan Anggaran
Tito mencontohkan keberhasilan Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang mampu memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat, biaya perawatan tinggi, serta konsumsi makan-minum.
Dana hasil efisiensi tersebut kemudian dialihkan untuk membangun bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar 8.000 hektare sawah.
Mendagri menyatakan bahwa contoh ini membuktikan prinsip efisiensi bisa diterapkan oleh pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah pusat mendorong agar TKD dialihkan untuk program prioritas seperti jaring pengaman sosial, pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan kesehatan, dan program lain yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Kajian Kapasitas Fiskal dan Arahan untuk Pemda
Tito menjelaskan bahwa Kemendagri telah melakukan kajian mendalam terhadap kapasitas fiskal seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
"Namun kami juga melakukan exercise. Kita tahu bahwa daerah-daerah ini kan bermacam-macam. Ada daerah yang PAD-nya kuat seperti Jakarta, Bandung. Tapi ada juga daerah yang PAD-nya cuma 5 persen (dibandingkan dana transfer pusat)," ia mengungkapkan.
Untuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah, Kementerian Dalam Negeri memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan agar pengalihan TKD tidak dilakukan dalam porsi besar.
Sebaliknya, bagi daerah dengan kapasitas fiskal kuat, pemerintah menilai mereka lebih siap untuk melakukan penyesuaian kebijakan.
Tito menambahkan, "Nah kita memiliki exercise dari seluruh kabupaten/kota, saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal berapa belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan perawatan minimal, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur, kesehatan."
Pesan untuk Kepala Daerah: Libatkan Masyarakat
Mendagri juga berpesan agar kepala daerah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menyusun program pembangunan.
Ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan sosialisasi luas, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
"Ke depan saya minta teman-teman kepala daerah, saya sudah zoom meeting langsung, pertimbangkan dua hal. Sosialisasi dengan elemen masyarakat. Kalau masyarakat setuju, mayoritas, terapkan. Kalau mayoritas tidak setuju, jangan dipaksakan. Sambil lihat juga kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.
Tito menekankan bahwa kebijakan yang mendapat dukungan masyarakat harus dijalankan secara maksimal, sementara kebijakan yang ditolak publik sebaiknya dibatalkan atau ditinjau kembali.
- Penulis :
- Aditya Yohan
