Pantau - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya untuk secara terbuka menerima berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan representasi rakyat di parlemen.
BAM Siap Jadi Saluran Resmi Aspirasi Rakyat
Komitmen tersebut disampaikan oleh anggota BAM DPR RI, Ellen Esther Pelealu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).
RDPU tersebut diikuti oleh perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, mahasiswa, serta aktivis masyarakat dari berbagai elemen.
Ellen menjelaskan bahwa BAM merupakan alat kelengkapan dewan yang baru dibentuk dan bertugas sebagai saluran resmi untuk menampung, mencatat, dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pimpinan DPR RI serta komisi terkait.
"Kami dengan senang hati menerima setiap aspirasi yang disampaikan. Semua masukan ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPR RI dan juga komisi mitra terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," ungkapnya.
Aspirasi yang diterima BAM tidak hanya datang dari DPRD provinsi, tetapi juga dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Aspirasi Daerah Diangkat, DPR Janji Tidak Tutup Diri terhadap Evaluasi
Dalam forum RDPU, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sembilan poin tuntutan, antara lain terkait transparansi anggaran DPR, pembentukan regulasi baru, reformasi Polri, kesejahteraan tenaga honorer, isu lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam.
Ellen menekankan bahwa semua aspirasi tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol publik terhadap DPR.
Ia menegaskan bahwa DPR tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan evaluasi dari masyarakat.
" Kami di DPR RI selalu siap untuk dikoreksi. Aspirasi dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar kami benar-benar bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Sebagai bentuk konkret respons terhadap kritik publik, Ellen menyebutkan sejumlah langkah perbaikan yang telah dilakukan DPR, seperti penghentian tunjangan perumahan, moratorium kunjungan luar negeri kecuali undangan kenegaraan, dan evaluasi atas sejumlah tunjangan yang dianggap tidak sesuai.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif dari DPRD Sulawesi Tenggara, DPRD Kalimantan Tengah, dan mahasiswa yang hadir dalam forum RDPU.
Menurutnya, kolaborasi antara DPR, DPRD, dan masyarakat adalah kunci penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.
"BAM DPR RI akan memastikan apa yang disampaikan hari ini tidak berhenti hanya di forum ini, tetapi akan kami teruskan dan kawal di tingkat pusat. Kami bersyukur bisa menerima langsung masukan dari daerah, karena hal itu menjadi pengingat bagi kami agar selalu bekerja sesuai amanat rakyat," tutupnya.
Melalui forum ini, DPR RI menegaskan kembali posisi BAM sebagai jembatan komunikasi antara rakyat dan parlemen serta lembaga yang menjadikan setiap aspirasi sebagai bahan koreksi dan evaluasi kinerja legislatif.
- Penulis :
- Aditya Yohan
