Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Ribuan SPPG Diduga Fiktif, Anggota DPR Minta BGN Perketat Pengawasan Program Makanan Bergizi Gratis

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Ribuan SPPG Diduga Fiktif, Anggota DPR Minta BGN Perketat Pengawasan Program Makanan Bergizi Gratis
Foto: (Sumber: Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin. ANTARA/HO-DPR)

Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti dugaan keberadaan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

5.000 SPPG Diduga Tidak Jelas, Koordinasi Lemah dengan Daerah

Dalam kunjungan kerja spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sahidin mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, dari sekitar 8.000 SPPG yang sudah ditetapkan, sekitar 5.000 di antaranya tidak jelas keberadaannya.

"BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual," ungkap Sahidin.

Ia juga menyoroti adanya indikasi bahwa banyak SPPG dikuasai oleh segelintir orang saja.

Sahidin mendorong BGN agar memperkuat pengawasan lapangan, terutama untuk memastikan keberadaan dan operasional SPPG benar-benar nyata dan berjalan sesuai fungsi.

Selain itu, ia menilai bahwa koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah masih sangat lemah, padahal tanggung jawab pelaksanaan program berada di tingkat pemerintahan lokal.

"Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar 'booking', akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah," tegasnya.

Keamanan Pangan Jadi Sorotan

Tak hanya soal kejelasan data, Sahidin juga mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh diabaikan.

Ia menegaskan pentingnya sistem pengawasan terpadu, agar potensi insiden seperti keracunan makanan bisa dicegah sejak dini.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di Indonesia.

Oleh karena itu, validitas data, integritas pengelolaan, dan keamanan distribusi makanan menjadi hal yang sangat krusial untuk dijaga.

Penulis :
Ahmad Yusuf