Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun pada tahun anggaran 2026, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Pemangkasan Anggaran Tidak Hentikan Layanan Dasar
"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi," ungkap Gubernur Dedi Mulyadi.
Penurunan dana transfer menyebabkan revisi total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat dari semula Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.
Rincian penurunan dana meliputi:
- Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar
- Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dihapus sebesar Rp276 miliar
- DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun
Untuk menjaga kelangsungan layanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, Pemprov Jabar melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai pos belanja nonprioritas.
CPNS Ditunda, Fasilitas Kantor Ditekan
Salah satu langkah efisiensi besar dilakukan dengan memangkas belanja pegawai sebesar Rp768 miliar.
Pengurangan ini berdampak pada penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026.
"Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru," kata Dedi.
Langkah efisiensi lainnya meliputi:
- Belanja hibah dikurangi dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun
- Bantuan hibah pendidikan dialihkan menjadi beasiswa langsung untuk siswa kurang mampu
- Bantuan keuangan kabupaten/kota dipangkas dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun
- Belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun
Gubernur juga menginstruksikan penghematan fasilitas kantor di seluruh dinas.
"Listrik hanya boleh dinyalakan saat jam kerja dan saat ruangan dipakai. Kalau tidak dipakai, dimatikan, termasuk AC, air, dan internet," ujarnya.
Bahkan, biaya jamuan makan dinas yang sebelumnya mencapai Rp5 miliar turut dipotong.
"Kita cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai jasa tukang masak. Tidak perlu katering," tambahnya.
Infrastruktur Dasar Tetap Jadi Prioritas
Meski banyak pos anggaran yang dikurangi, Pemprov Jabar tetap memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur dasar seperti:
- Jalan
- Jembatan
- Sekolah
- Fasilitas kesehatan
- Penerangan jalan umum (PJU)
"Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun," tegas Dedi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
