Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru yang mewajibkan setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat dari lembaga resmi untuk mencegah kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan Baru untuk Perketat Pengawasan
"Sudah diumumkan kemarin sore, semua koki yang di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, ada kebijakan baru, yakni yayasan harus menyediakan koki pendamping," ungkap Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN, tetapi juga melibatkan yayasan mitra yang ikut bertanggung jawab jika terjadi insiden atau kejadian luar biasa (KLB).
"Karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahan bangunannya, dia harus ikut bertanggung jawab dengan menyediakan koki, mengapa? Supaya ini kontrolnya bukan hanya dari BGN, melainkan ada kontrol juga dari pihak mitra," ujarnya.
Selama ini banyak SPPG melanggar SOP terkait teknik memasak, sehingga BGN menekankan pentingnya kehadiran koki bersertifikat.
"Makanan itu dari dimasak matang, maksimal enam jam harus langsung disantap. Kalau mereka mau memberikan makanan jam 07.00 atau 08.00 pagi, artinya mereka harus masak jam 02.00, tetapi yang terjadi, mereka masak sebelum jam 12.00, padahal kami sudah ada SOP-nya. Kalau dia chef yang bersertifikasi, dia tidak akan berani melakukan hal ini," kata Nanik.
Sanksi Tegas hingga Penutupan Operasional
BGN juga menyiapkan sanksi keras bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP, mulai dari pemberhentian operasional hingga pencopotan kepala SPPG.
"SPPG diberhentikan dan kepala SPPG juga diberhentikan. Kami serius menangani hal ini, langsung kita tutup, kita akan tegas dalam hal ini dan tidak main-main, karena semua kalau mengikuti petunjuk teknis, dapur ini sangat higienis dan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," tegasnya.
Nanik menambahkan bahwa satu nyawa sangat berharga sehingga pihaknya tidak segan menutup operasional MBG, seperti pada kasus KLB di Bandung Barat yang menyebabkan ribuan siswa keracunan.
"Kita sudah kerja sama dengan kepolisian, Badan Inteligen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan. Di Bandung Barat ada dua dapur, pemiliknya satu yayasan, ini kita lagi investigasi, dapur sudah ditutup. Satu nyawa pun BGN sangat perhatian, satu nyawa sangat berarti bagi kami," ucapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
