Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerja sama untuk memperluas akses dan layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat literasi keuangan rendah.
Sinergi Kemendagri dan OJK
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya edukasi keuangan agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan yang legal.
" Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat," ungkap Tito.
Kerja sama ini sejalan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD memiliki tujuan untuk memperluas akses keuangan, menggali potensi ekonomi daerah, mengoptimalkan sumber dana, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Struktur TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah provinsi atau kabupaten/kota, dengan pengarah gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI).
Adapun tugas TPAKD meliputi monitoring dan evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, pemberian masukan kepada pemerintah daerah, hingga penyusunan program percepatan akses keuangan.
Mendagri juga mendorong pemetaan tingkat inklusi keuangan di tiap daerah seperti halnya data inflasi agar intervensi lebih terukur.
Menurut Tito, ketersediaan data inklusi keuangan di level kabupaten/kota akan memudahkan kepala daerah untuk bergerak cepat.
Ia menambahkan, pendidikan keuangan diperlukan agar masyarakat lebih memahami sistem perbankan dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal.
" Kita bisa memanfaatkan mesin yang lain untuk targetnya, targetnya literasi mungkin bisa kerja sama dengan dunia perbankan lain. Kita membuat jaringan [dengan] pemerintah daerah, kan ada asosiasinya," jelas Tito.
Peran OJK dalam Literasi dan Perlindungan Keuangan
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi dan inklusi keuangan.
Menurutnya, TPAKD berperan penting memastikan manfaat jasa keuangan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.
OJK berkomitmen mendukung business matching antara pelaku industri utama daerah dengan sektor jasa keuangan.
" Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD," ujar Mahendra.
Ia menambahkan, literasi keuangan juga penting untuk mencegah praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat.
OJK sendiri telah memperkuat upaya perlindungan dengan membentuk Anti-Scam Center untuk menelusuri transaksi mencurigakan.
" Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya," kata Mahendra.
- Penulis :
- Arian Mesa
