Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan kesiapannya mendukung Program Seed Grant-Smart Green ASEAN Cities (SGAC) yang diinisiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai langkah memperkuat pembiayaan hijau dan ekonomi sirkular di Indonesia.
Kolaborasi untuk Kota Hijau dan Tangguh Iklim
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam mendukung implementasi SGAC.
"Program ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi dari sektor limbah, tetapi juga menghadirkan mekanisme pembiayaan inovatif bagi pelaku ekonomi sirkular di tingkat masyarakat. Dukungan mitra nasional dan internasional akan mempercepat terwujudnya kota hijau yang tangguh terhadap perubahan iklim," ungkap Diaz.
Program SGAC disebut sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi kota menuju pembangunan hijau dengan memperkuat mekanisme pembiayaan yang aman dan berkelanjutan.
Fokus utama SGAC meliputi pengelolaan sampah berkelanjutan serta pengurangan emisi gas rumah kaca, terutama dari sampah makanan yang menghasilkan metana dengan daya pemanasan 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida.
Sampah organik juga diarahkan menjadi peluang ekonomi baru melalui konsep ekonomi sirkular dengan memberdayakan komunitas lokal, koperasi, dan UMKM agar mampu menciptakan nilai tambah serta manfaat sosial.
Banyumas Jadi Proyek Percontohan
Peluncuran SGAC mendapat dukungan dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, serta dihadiri perwakilan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.
Dalam kesempatan itu, Diaz menekankan bahwa pembiayaan hijau merupakan kunci untuk menjawab dua tantangan besar Indonesia, yakni krisis sampah dan kesenjangan pendanaan iklim.
"Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa hanya sekitar 39 persen sampah yang terkelola, dan efektifnya baru 9-10 persen. Di sisi lain, kebutuhan pendanaan iklim mencapai Rp470 triliun per tahun, sementara APBN baru bisa memberikan Rp76 triliun. Gap ini harus ditutup dengan inovasi, kolaborasi, dan instrumen finansial yang tepat," ujarnya.
Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai proyek percontohan pertama implementasi SGAC dengan dukungan berupa peralatan teknis dan modal kerja untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu.
Fasilitas yang akan dikembangkan mencakup pengolahan sampah Refuse-Derived Fuel (RDF) dan Black Soldier Fly (BSF).
"Keberhasilan program ini ditentukan bukan hanya oleh bantuan dana, tetapi oleh komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Banyumas memiliki potensi besar menjadi model yang dapat direplikasi daerah lain," kata Diaz Hendropriyono.
- Penulis :
- Arian Mesa
