Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi antara Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir persoalan di lapangan, termasuk potensi kasus keracunan siswa.
"Koordinasi antara Pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, bisa diminimalisir bahkan dicegah," ungkap Tito.
Ia menambahkan keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga peran aktif pemerintah daerah melalui Satgas MBG yang menjadi kunci agar pengawasan gizi berjalan optimal sekaligus memastikan program tepat sasaran.
Pengawasan Daerah Jadi Penentu
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai pemda harus diberi kewenangan lebih luas dalam mengawasi kualitas makanan dan gizi program MBG.
"Pemerintah daerah yang paling memahami kondisi lapangan, sehingga lebih tepat dalam memitigasi potensi kasus keracunan," ujarnya.
Insan menegaskan perlunya mekanisme checks and balances agar desentralisasi kewenangan tetap diimbangi dengan pengawasan pemerintah pusat.
"Harus ada mekanisme kontrol bersama, baik dari pusat, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, maupun organisasi masyarakat sipil. Dengan begitu, potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisiensi bisa cepat terdeteksi dan ditangani," tegasnya.
Daerah Ambil Inisiatif
Sejumlah daerah mulai melakukan pengawasan ketat untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar.
Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan meski pengawasan tidak diminta formal oleh Badan Gizi Nasional, Pemkot Surakarta tetap melibatkan Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG).
"kami turun langsung setiap hari. Dinas Pangan mengawasi proses memasak, sedangkan Dinas Kesehatan melakukan uji acak sebelum distribusi," ungkap Respati.
Pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari bahan baku, proses memasak, penyegelan, hingga distribusi.
Respati menekankan pengawasan MBG adalah tanggung jawab moral Pemkot untuk melindungi generasi muda.
"Program ini menyentuh langsung kebutuhan warga. Kami harus pastikan aman, sehat, dan sesuai standar. MBG adalah program mulia Presiden Prabowo untuk mencetak generasi kuat, dan kami siap menjaganya," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menegaskan komitmen serupa.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan tiga arahan strategis kepada pengelola SPPG, yakni meningkatkan komunikasi dengan Forkopimcam, bersinergi dengan OPD teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, serta menjaga kualitas, kebersihan, dan keberagaman menu sesuai kebutuhan gizi.
Nurul menegaskan program MBG tidak boleh gagal dalam misi meningkatkan status gizi anak-anak Bojonegoro.
"Program ini harus menjadi kebanggaan Bojonegoro. Jangan sampai tujuan baik ini tercoreng oleh kecerobohan," katanya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
