Pantau - Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan menindaklanjuti konflik lahan dan kerusakan lingkungan yang menimpa warga lokal maupun masyarakat adat di Sihaporas dan Dairi, Sumatera Utara.
Kesaksian Kekerasan dan Kehilangan Mata Pencaharian
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Bane Raja Manalu, menyampaikan bahwa masyarakat Sihaporas mengalami kekerasan ketika mempertahankan tanah yang diklaim sebagai milik mereka turun-temurun dalam konflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Bane menambahkan, akibat konflik tersebut masyarakat juga kehilangan mata pencaharian yang selama ini bergantung pada tanah adat.
"Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun," ungkap Bane saat menerima audiensi warga Sihaporas dan Dairi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Ia juga menyoroti kehadiran petugas pengamanan yang menggunakan perlengkapan mirip aparat dalam peristiwa kekerasan itu.
"Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda," katanya.
Tanggapan DPR dan Rencana Pansus
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, turut menanggapi persoalan lahan di Dairi yang melibatkan PT Gruti.
Ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang jelas.
"Kalau memang betul tidak ada Amdal-nya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar," ujar Dony.
DPR RI juga berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Agraria untuk membahas berbagai persoalan lahan di daerah, termasuk di Sumatera Utara.
"Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan," tegas Dony.
- Penulis :
- Arian Mesa
