Pantau - Pimpinan DPR RI menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi buruh Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Buruh–Partai Buruh (KSP-PB) di Ruang Rapat Komisi V DPR pada Selasa, 30 September 2025.
Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
Turut hadir dari pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin.
Dari unsur DPR, hadir Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene, Ketua Baleg DPR Bob Hasan, dan Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan.
Buruh Serahkan Draf RUU Ketenagakerjaan
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan KSP-PB menyerahkan langsung draf RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia.
Draf tersebut terdiri atas tiga bagian utama, yaitu prinsip-prinsip penyusunan RUU dari aspek formil maupun materiil, pokok-pokok pikiran perlindungan buruh yang menekankan hak pekerja dari berbagai sektor, serta draf sandingan norma hukum berupa pasal-pasal usulan regulasi.
Ketua Presidium KSP-PB menyebut penyusunan draf ini merupakan kontribusi nyata buruh Indonesia untuk menghadirkan payung hukum ketenagakerjaan yang lebih berpihak.
Sebelumnya, KSP-PB merencanakan aksi di depan Gedung DPR RI pada hari yang sama.
Namun, rencana aksi tersebut dibatalkan setelah ada kepastian bahwa pimpinan DPR RI bersedia menerima langsung delegasi sebanyak 50 orang dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja.
Keputusan ini dinilai sebagai sinyal positif bahwa aspirasi buruh dapat disampaikan melalui jalur dialog.
DPR RI Buka Ruang Dialog
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya mendengar aspirasi buruh dalam proses legislasi.
"Demi terciptanya undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif, DPR RI berkomitmen untuk terus membuka ruang diskusi. Aspirasi buruh adalah bagian penting dari proses legislasi," tegas Dasco.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang diajukan KSP-PB.
DPR RI menegaskan keterbukaan terhadap berbagai masukan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan.
Dengan diterimanya draf tersebut, DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
Aspirasi buruh akan tetap diperhatikan sebagai elemen penting dalam pembangunan bangsa.
- Penulis :
- Arian Mesa
