Pantau - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat berjalan efektif tanpa kendala di lapangan.
Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan atas hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional yang digelar pada Rabu, 1 Oktober 2025.
"DPR sudah meminta adanya payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terlibat langsung dalam mendukung program MBG. Dengan begitu, proses di lapangan tidak lagi menemui masalah seperti yang terjadi sebelumnya," ujarnya.
Evaluasi Total untuk Efektivitas Program MBG
Puan menekankan bahwa pelaksanaan program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh dan diperbaiki agar penyediaannya ke depan tidak lagi terhambat oleh persoalan teknis maupun koordinasi.
Ia menghimbau agar seluruh kementerian, lembaga, dan pihak terkait bersinergi dalam memperbaiki mekanisme program ini secara konkret.
"Kita harus sama-sama untuk mendorong perbaikan di lapangan ini bisa segera dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia," katanya.
Puan menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat penting karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa dan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
