BGN Imbau Seluruh SPPG di Batam Segera Urus Sertifikat Higiene Sanitasi Demi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis

Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Batam untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SLHS Diperlukan Demi Standar Keamanan Pangan

Ketua Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, menyatakan bahwa hingga saat ini baru satu SPPG yang melaporkan telah memiliki SLHS.

" Yang sudah melapor baru satu SPPG yang memiliki SLHS. Maka dari itu, kami mengimbau untuk para SPPG agar memperketat standar dengan segera mengurus SLHS," ungkapnya.

SLHS menjadi syarat penting dalam memastikan pangan yang disajikan dalam program MBG aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Saat ini, pelaksanaan rapid test keamanan pangan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), karena hanya mereka yang memiliki alat pendeteksi tersebut.

Komitmen Perketat Pengawasan dan Cegah KLB

Defri juga mengimbau setiap SPPG agar mempekerjakan minimal dua chef terlatih untuk menjamin mutu penyajian makanan.

Pemeriksaan kualitas air secara rutin juga diwajibkan untuk mencegah potensi gangguan kesehatan akibat kontaminasi.

SPPG yang terindikasi mengalami gangguan keamanan pangan akan dihentikan sementara operasionalnya hingga pemeriksaan selesai dilakukan.

" Harapan kami, masalah yang sudah muncul tidak terulang lagi. Tujuan program ini sangat mulia dan dampaknya luas, maka hal-hal yang merugikan harus cukup berhenti di sini saja. Kami berkomitmen mengawasi secara maksimal," tegasnya.

Saat ini terdapat 75 SPPG di Batam yang telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dan melayani sekitar 188.000 penerima manfaat program MBG.

Penerima manfaat terdiri dari anak-anak sekolah serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Defri mengapresiasi kinerja para SPPG yang telah bekerja optimal dalam mendukung program tersebut.

BGN terus bergerak aktif dalam mencegah potensi gangguan dan kejadian luar biasa (KLB) yang berkaitan dengan distribusi makanan bergizi di wilayah Batam.