DPR Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Laut Usai Kasus Radioaktif pada Udang Beku

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah segera membenahi tata kelola ruang laut, pengelolaan pesisir, serta regulasi industri di sekitar wilayah perairan untuk menjamin keamanan pangan laut, setelah muncul kasus paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada produk udang beku.

Desak Reformasi Regulasi dan Penguatan Laboratorium

Johan menekankan perlunya reformasi sistemik, termasuk revisi Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Kelautan, dan Undang-Undang Pangan agar keamanan pangan berbasis risiko, termasuk kontaminasi radioaktif, dapat masuk ke dalam regulasi.

Ia menyoroti lemahnya kapasitas laboratorium uji mutu di pelabuhan utama yang menurutnya belum siap bersaing di pasar global.

"Banyak lab kita bahkan belum punya alat deteksi radiasi. Bagaimana mau bersaing di pasar global?" ungkapnya.

Menurut Johan, temuan paparan radioaktif ini tidak hanya merusak citra ekspor perikanan nasional, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem keamanan pangan laut Indonesia.

"Pangan laut kita seharusnya bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Langkah Strategis Pemulihan Kepercayaan

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 3 persen dengan nilai ekspor sekitar 5 miliar dolar AS per tahun.

Komoditas utama meliputi udang, tuna, dan rumput laut yang menjadi sumber protein penting bagi pasar domestik maupun global.

Johan mendorong peningkatan anggaran untuk program keamanan pangan laut karena alokasinya saat ini masih jauh dari kebutuhan.

Ia menilai langkah strategis yang mendesak dilakukan antara lain audit menyeluruh terhadap pabrik pengolahan dan jalur ekspor, penguatan laboratorium uji mutu berstandar internasional, moratorium sementara ekspor dari wilayah bermasalah, serta edukasi kepada nelayan dan masyarakat tentang keamanan pangan.

"UUD 1945 sudah jelas, negara wajib menjamin pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Kasus Cs-137 ini pengingat bahwa amanah konstitusi tidak boleh diabaikan," tegasnya.