Pantau - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menghasilkan solusi atas pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada pembangunan infrastruktur.
Pertemuan Bahas Dampak Pemotongan Dana TKD dan DBH
Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).
Sherly bersama sejumlah gubernur menyampaikan aspirasi pemerintah daerah terkait pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 yang dinilai membebani fiskal daerah.
Menurut data Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dana transfer dari pusat ke provinsi tersebut pada 2025 mencapai sekitar Rp10 triliun, namun turun menjadi Rp6,7 triliun pada 2026, atau berkurang sekitar Rp3,5 triliun.
Pemotongan terbesar terjadi pada pos DBH yang mencapai 60 persen, berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai proyek pembangunan prioritas seperti infrastruktur jalan dan jembatan.
Sherly menegaskan bahwa kebijakan ini mempersempit ruang fiskal daerah.
“Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan,” ungkapnya.
Gubernur Aceh: Anggaran Jangan Dipotong
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga menyampaikan pandangan serupa.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan ulang kebijakan pemotongan tersebut karena dapat memperlambat laju pembangunan di daerah.
“Ya, semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujarnya.
Para kepala daerah yang hadir dalam pertemuan itu meminta agar kebijakan pemotongan dana transfer tidak dilanjutkan demi menjaga kelangsungan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mencari solusi terbaik agar keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga.
Sherly menambahkan bahwa kemungkinan potongan anggaran tersebut akan direalokasi melalui kementerian dan lembaga, kemudian disalurkan kembali ke daerah sesuai program prioritas pemerintah pusat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan terbatas yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, dan sejumlah kepala daerah lainnya.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme TKD dan DBH.
- Penulis :
- Shila Glorya
