Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menurunkan emisi karbon sebagai bagian dari upaya global menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Provinsi ini merupakan wilayah terbesar ketiga di Indonesia dengan luas 147.037 kilometer persegi dan populasi sekitar 5,76 juta jiwa, serta memiliki hutan seluas 5,5 juta hektare yang menyimpan sekitar 6,43 persen stok karbon hutan tropis Indonesia.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, laju deforestasi di Kalbar masih mencapai sekitar 69 ribu hektare per tahun dengan emisi karbon diperkirakan sebesar 22,1 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun.
"Sumber utama emisi berasal dari penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, kebakaran hutan, dan ekspansi perkebunan," ungkapnya.
Tantangan utama yang dihadapi Kalimantan Barat adalah memastikan target penurunan emisi sebesar 60 persen dari deforestasi dan degradasi hutan dapat tercapai pada 2025 dan dipertahankan hingga 2030.
Ancaman kebakaran hutan disebut sebagai risiko paling nyata terhadap target tersebut.
Pendekatan Yurisdiksi dan Regulasi Lingkungan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Kalbar menerapkan pendekatan yurisdiksi dengan empat pilar utama: penguatan strategi dan regulasi, kolaborasi multipihak, penegakan hukum, dan akses pendanaan hijau.
Kalbar juga telah mengesahkan sejumlah regulasi pendukung seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Area Berhutan dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi.
Selain itu, arsitektur REDD+ diperkuat melalui penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL), sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta Sistem Registri Subnasional (SRN PPI) untuk pemantauan emisi berbasis data.
Di lapangan, Kalbar telah menjalankan berbagai program konkret seperti perhutanan sosial seluas 700 ribu hektare, pencegahan karhutla, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, dan pendidikan lingkungan lewat sekolah Adiwiyata.
Sebanyak 12 sekolah telah meraih predikat Adiwiyata Provinsi dan 3 sekolah tingkat nasional.
Kontribusi Global dan Dukungan Multipihak
Kalimantan Barat berhasil menurunkan emisi dibandingkan skenario business as usual dalam enam periode dari 2012 hingga 2020, bahkan telah memenuhi target pengurangan emisi nasional pada periode 2019–2020.
"Komitmen ini mencerminkan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memastikan pembangunan berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan," ia mengungkapkan.
Upaya ini melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional seperti GIZ dan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT).
Kalimantan Barat juga merupakan anggota aktif Under2 Coalition, jaringan global yang terdiri dari lebih dari 270 pemerintah daerah dari 40 negara yang mewakili 1,75 miliar penduduk dan sekitar 50 persen ekonomi dunia.
Koalisi ini berkomitmen menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan mencapai net zero emission pada 2050.
"Kami percaya, dengan kerja sama global dan kolaborasi multipihak, Kalimantan Barat dapat berkontribusi nyata dalam menjaga bumi tetap lestari dan mewujudkan Indonesia yang hijau dan berketahanan iklim," ujar Harisson.
- Penulis :
- Arian Mesa
