Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan terhadap penerapan konsep school kitchen atau dapur sekolah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah.
Dukungan DPR terhadap Konsep “School Kitchen”
Lalu Hadrian menilai konsep school kitchen memberi kesempatan bagi sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola penyediaan makanan bergizi secara mandiri sesuai syarat dan standar yang ditentukan.
"Konsep ini merupakan pendekatan progresif yang sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan," ungkapnya.
Penilaian kelayakan pelaksanaan school kitchen nantinya akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai pimpinan Komisi X DPR, Lalu menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap MBG harus disertai pengawasan ketat, koordinasi lintas kementerian, serta penyediaan bantuan teknis bagi sekolah yang ingin menjadi school kitchen.
Ia menambahkan, Komisi X DPR akan mendorong agar regulasi pengelolaan MBG mencakup ketentuan teknis tentang pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, dan skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN.
Menurutnya, pelaksanaan MBG melalui school kitchen memungkinkan sekolah menyesuaikan menu dengan bahan lokal dan kondisi geografis masing-masing daerah sehingga lebih adaptif dan berkelanjutan.
"Fleksibilitas ini membuat program MBG lebih efektif dalam menjangkau seluruh daerah, termasuk yang terpencil atau agraris," ujarnya.
Komitmen DPR dan Implementasi di Lapangan
Komisi X DPR berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan regulasi MBG serta memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan school kitchen baik dari APBN maupun APBD.
DPR juga akan memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan bagi tenaga pendukung di lapangan.
Lalu menegaskan, tujuan utama dari program MBG adalah memastikan setiap anak mendapatkan asupan bergizi yang cukup agar dapat tumbuh sehat dan siap belajar.
Dari sudut pandang DPR, school kitchen dipandang sebagai cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan.
Penyiapan Program dan Dukungan Daerah
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG tidak akan sepenuhnya terpusat.
" Sekolah-sekolah yang siap dapat menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan keputusan final akan diambil setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengelolaan MBG.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu'ti usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang digelar oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK), Kudus, Jawa Tengah, pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Di lapangan, salah satu contoh pelaksanaan MBG berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plaju Ulu II, Palembang, Sumatera Selatan, yang melibatkan 50 orang pekerja terdiri dari 1 kepala SPPG, 1 ahli gizi, 1 akuntan, dan 47 relawan.
SPPG tersebut menyalurkan makanan bergizi kepada 3.123 penerima manfaat di delapan sekolah (TK, MA, SD, SMP, MTS, SMA, SMK) serta lima posyandu di wilayahnya.
Program ini menjadi gambaran awal kesiapan daerah dalam mengadopsi konsep school kitchen sebagai langkah memperluas jangkauan MBG.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
