Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mewajibkan pelaksanaan uji cepat (rapid test) secara nasional kepada seluruh penyelenggara penyedia pangan bergizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersihan dan keamanan Program Makanan Bergizi (MBG), sesuai arahan langsung dari Presiden.
Rapid Test Jadi Instrumen Standar Baru Pengawasan Pangan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjaga mutu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Program MBG.
"Ini bagian dari perintah Presiden agar setiap SPPG siap menjalankan uji kebersihan. Nomor vendor sudah kami edarkan dan minggu ini pengadaan akan dilakukan secara serempak," ungkapnya.
Rapid test tersebut telah diuji coba pada 10 SPPG dan akan segera diperluas ke seluruh wilayah secara nasional.
Tujuan pelaksanaan uji cepat ini adalah untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi, terutama oleh anak sekolah, aman dan higienis.
Uji cepat akan menjadi instrumen utama dalam proses standardisasi pengawasan gizi dan kebersihan pangan pada program tersebut.
Dadan menjelaskan bahwa BGN telah menyiapkan antara 10 hingga 15 vendor resmi yang akan mendistribusikan alat uji ke berbagai daerah.
Dengan adanya rapid test, seluruh penyedia layanan akan memiliki data yang terukur mengenai kebersihan dan kesehatan makanan yang disajikan.
Pendampingan Profesional dan Anggaran Raksasa Siap Digerakkan
Selain pengujian, BGN juga akan menugaskan sebanyak 5.000 juru masak profesional dari International Chef Association untuk mendampingi seluruh SPPG baru selama sedikitnya lima hari.
"Para juru masak ini akan membantu proses pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pengiriman makanan agar sesuai standar gizi dan higienitas," ia mengungkapkan.
Menurut Dadan, pendampingan oleh tenaga ahli sangat diperlukan untuk menjamin seluruh proses pengolahan makanan mematuhi prinsip keamanan pangan dan standar gizi yang berlaku.
Untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG pada tahun mendatang, BGN juga tengah menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar.
Pada tahun 2026, total anggaran yang akan dialokasikan mencapai Rp335 triliun, terdiri dari Rp268 triliun sebagai pagu utama dan Rp67 triliun sebagai dana siap pakai.
" Dengan dukungan anggaran yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat, kami ingin memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat Program MBG dengan kualitas terbaik," tegas Dadan.
Ia menambahkan bahwa kombinasi antara teknologi pengujian, pendampingan profesional, dan dukungan fiskal akan menjadi pilar utama keberhasilan Program MBG secara nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
