Pantau - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju visi Indonesia Maju 2045.
Komitmen Pembangunan untuk Generasi Mendatang
Dody menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang.
“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa setiap pembangunan jembatan, bendungan, dan fasilitas publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan bangsa.
Menurutnya, infrastruktur berperan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan prinsip keberlanjutan menjadi kebutuhan utama, bukan pilihan tambahan.
Implementasi Prinsip Global dan Penguatan Standar Nasional
Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan berdasarkan komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam pelaksanaan setiap proyek infrastruktur.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menambahkan bahwa operasional dan pemeliharaan bangunan “gedung hijau” lebih mudah dibanding bangunan konvensional.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian PU telah menetapkan regulasi terkait bangunan gedung hijau sebagai bagian dari upaya mendukung Paris Agreement dan SDGs.
Diana berharap pemerintah daerah di seluruh Indonesia ikut mengembangkan gedung hijau, dengan Jakarta sebagai contoh penerapan terbaik.
Data International Finance Corporation (IFC) mencatat Jakarta memiliki pertumbuhan pasar bangunan hijau tertinggi di Indonesia dengan total 171 bangunan hijau tersertifikasi.
Selain Jakarta, wilayah dengan jumlah bangunan hijau tersertifikasi lainnya adalah Jawa Barat (45 bangunan), Banten (26 bangunan), Jawa Timur (26 bangunan), dan Jawa Tengah (16 bangunan).
IFC, yang merupakan bagian dari Bank Dunia, menyebut bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah proyek bangunan hijau tersertifikasi terbanyak di Indonesia.
Setelah Jawa, wilayah Sumatera dan Kalimantan juga menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam pengembangan bangunan hijau.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
