Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Kesepakatan ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025.
BPK menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan air sangat bergantung pada transparansi serta akuntabilitas keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, "BPK berkomitmen memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kami juga berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik."
Ia menjelaskan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga negara merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Isma juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua MPR dan jajaran yang dinilai mempererat sinergi antar lembaga negara.
"Beliau banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti bagi kami," ujarnya.
Kolaborasi Antar Lembaga untuk Program Prioritas Nasional
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki fungsi strategis untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efisien dan tepat sasaran.
Ahmad Muzani mengatakan, "Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu."
Ia menegaskan bahwa sinergi antara MPR dan BPK diperlukan untuk memastikan kebijakan strategis pemerintah benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat.
Program ketahanan pangan, energi, dan air disebut harus berjalan efektif melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK agar turut menyukseskan perjalanan bangsa dan negara.
Pertemuan tersebut juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan.
Ahmad Muzani menyampaikan, "Silaturahmi ini kami lakukan untuk memastikan MPR dan BPK berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan ideologi negara akan semakin diterima sebagai ideologi bersama."
Pertemuan berlangsung di Kantor BPK pada Selasa, 7 Oktober 2025, dengan suasana penuh keakraban dan semangat memperkuat kolaborasi antar lembaga negara.
Sinergi antara BPK dan MPR diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah sekaligus memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
