Pantau - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan di pesantren melalui program pembangunan infrastruktur yang terpadu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kemenko PM, Jakarta.
Muhaimin menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar bantuan pembangunan dan renovasi difokuskan kepada pesantren dalam kondisi rawan, pesantren yang memiliki lebih dari seribu santri, serta pesantren yang tidak mampu melanjutkan pembangunan.
"Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman. Karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan," ungkapnya.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Keselamatan Santri
Muhaimin menjelaskan bahwa pesantren memiliki keunikan dalam bentuk kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, meski menghadapi berbagai keterbatasan.
"Keunikan pesantren adalah kepercayaan masyarakat yang tumbuh terus menerus dan terus bahkan hingga hari ini. Masyarakat meskipun memahami keterbatasan dan berbagai kekurangan pesantren masyarakat tetap mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pesantren memiliki ragam bentuk pendidikan, dari yang tradisional hingga modern, namun banyak di antaranya masih minim fasilitas dan infrastruktur.
Data Kemenko PM menunjukkan bahwa sekitar 80 persen santri berasal dari keluarga miskin karena biaya pendidikan di pesantren tergolong murah, bahkan banyak yang menggratiskan.
Karena itu, menurut Muhaimin, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan para santri melalui intervensi pembangunan yang tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar keselamatan menjadi tagline utama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis pesantren.
Pemerintah juga dinilai perlu segera melakukan audit bangunan, mempermudah proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan memberikan pendampingan teknis menyeluruh kepada pesantren.
"Kita harus segera memastikan pendampingan perencanaan pembangunan pesantren termasuk kemudahan persetujuan bangunan gedung secara gratis, kita ingin agar PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) ini benar-benar tidak menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi pesantren dan para tokoh-tokoh masyarakat," tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
