Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya peran perempuan dalam birokrasi sebagai penggerak kebijakan yang inklusif, patuh aturan, serta menciptakan ruang aman dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik.
Kepemimpinan Perempuan Ciptakan Safe Space dan Kebijakan Pro-Keluarga
Rini menyampaikan bahwa birokrasi yang dipimpin oleh perempuan cenderung lebih kolaboratif dan taat aturan.
"Pemimpin perempuan memiliki kecenderungan untuk menciptakan safe space yang mendorong keterbukaan, empati, dan penyelesaian konflik secara konstruktif," ungkapnya.
Ia juga mengutip hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan menghasilkan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan (work–life balance), seperti kerja fleksibel, cuti melahirkan untuk ayah, serta penyediaan ruang laktasi dan daycare.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Kartini (Kalis) di Sekolah Garuda Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Rini menekankan pentingnya membuka ruang kepemimpinan bagi perempuan di birokrasi melalui empat pendekatan utama.
- Pertama, lewat legislasi dan kebijakan yang berpihak.
- Kedua, melalui transformasi budaya organisasi.
- Ketiga, dengan teladan dan kepemimpinan yang progresif.
"Terakhir yang keempat, yakni women support women, dimana diperlukan penguatan ekosistem yang saling mendukung antarperempuan," jelasnya.
Data ASN dan Strategi Pengarusutamaan Gender Nasional
Rini mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sinyal positif dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, tercermin dari penurunan Indeks Ketimpangan Gender dari tahun ke tahun.
“Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Perbaikan ini ditopang oleh peningkatan partisipasi kerja perempuan, pendidikan, dan keterwakilan perempuan,” ujarnya.
Dari total lebih dari 5,2 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, sekitar 57 persen atau hampir 3 juta adalah perempuan.
Namun, representasi perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi baru mencapai 17 persen.
Untuk itu, Kementerian PANRB terus mendorong pertumbuhan kepemimpinan perempuan melalui kebijakan fleksibilitas kerja, rekrutmen dan pengembangan karier yang nondiskriminatif, serta penguatan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN.
Rini menegaskan bahwa pengarusutamaan gender telah menjadi strategi nasional pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 9/2000.
“Tujuannya adalah membangun pembangunan nasional yang berperspektif gender, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mencakup empat aspek penting yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat,” jelasnya.
Menurut Rini, kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan bukan semata tentang jabatan, melainkan tentang kontribusi terhadap masyarakat.
“Karena pada akhirnya, kepemimpinan perempuan bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita raih, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita hadirkan bagi sesama,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah Kepemimpinan Kartini di Sekolah Garuda yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tentunya saya berharap tempat ini akan terus menjadi tempat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para perempuan di Indonesia, sekaligus juga menjadi tempat untuk Kawah Candradimuka untuk anak-anak unggulan. Karena ini adalah sekolah yang memang dibangun oleh Bapak Presiden untuk membangun manusia Indonesia unggul," ujar Rini.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
