Pantau - Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan selama tahun pertama masa kepemimpinannya.
Kemandirian Pangan Jadi Pilar Kedaulatan Bangsa
Prof. Haris menyebut kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi bangsa yang benar-benar merdeka dan dihormati di kancah internasional.
"Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Ketergantungan pada impor sama saja membuka pintu intervensi asing," ungkapnya.
Menurutnya, bangsa akan dihargai apabila rakyatnya tidak bergantung pada pangan dari luar negeri.
Haris juga menyoroti langkah kolaboratif yang ditempuh Presiden Prabowo, yaitu melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, TNI, Polri, dan BIN daerah dalam memperkuat produksi pangan nasional.
Ia menilai bahwa kebijakan pangan tidak bisa hanya diserahkan kepada kementerian teknis, melainkan harus menjadi gerakan nasional lintas sektor.
Penilaiannya diperkuat berdasarkan hasil wawancara langsung dengan sejumlah pimpinan OPD di Maluku.
Ia juga menegaskan perlunya Indonesia kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim.
Haris menyinggung sejarah diplomasi pangan Indonesia pada tahun 1946.
"Itu diplomasi beras yang membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain," ujarnya, merujuk pada pengiriman 500 ribu ton beras ke India yang sedang dilanda kelaparan.
Kebijakan Nyata Presiden Prabowo Dorong Produksi dan Pangan Lokal
Haris menilai kebijakan pertanian Presiden Prabowo mencerminkan semangat Presiden Ke-2 RI Soeharto dalam memperkuat kesejahteraan petani.
Langkah konkret yang diambil di antaranya:
- Peningkatan anggaran untuk sektor pertanian.
- Kenaikan harga pembelian gabah oleh Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram pada tahun 2025.
- Penyederhanaan akses subsidi pupuk hanya dengan KTP, tanpa perlu Kartu Tani.
Presiden Prabowo juga menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2025, yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat.
Kebijakan ini dinilai mempercepat proses pendampingan petani dan meningkatkan efektivitas program penyuluhan.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian melalui 48 proyek bendungan dan 9 jaringan irigasi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Haris menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian.
Ia menyebut tidak semua daerah cocok untuk penanaman padi, dan pengembangan pangan lokal dinilai lebih adaptif terhadap kondisi geografis, ramah lingkungan, serta baik bagi kesehatan masyarakat.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pangan lokal agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
